CIVIC EDUCATION

BAB V

1. Apa sesungguhnya makna demokrasi bagi indonesia yang majemuk?

Jawab: adalah sistem politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini, waalupun di indonesia sendiri masih banyak yang masih kontra dengan pendapat ini.

2. Apa yang harus anda lakukan untuk menjadikan Demokrasi sebagai pandangan dan komitmen bersama semua warga negara indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jawab : meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktek-praktek berdemokrasi, karenarakyat memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan diri  dan tidak melibatkan diri dalam semua urusan  sosial dan politik, dan lain-lain.

3. Apakah saudara menjumpai faktor-faktor pendukung demokrasi di lingkungan (sekolah, kampus, pemda, dan negara) tempat saudara tinggal? Jika ya sebutkan dan diskusikan, jika tidak sebagai warga negara yang baik apa yang harus saudara lakukan?
   

Jawab: Ya. Saya menemukannnya di kampus, contohnya saja pada saat lpemilihan presiden dan wapres institut kemarin, di sana mreka di pilih dengan cara yang demokrasi yakni semua mahasiswa berhak memilih  (bebas, jujur, dan adil). Apa yang menurut mereka lebih pantas untuk menjadi pemimpin dan tentunya juaga iabisa membuat rakyat kampus merasakan sejahtera dan ini semua juga kan dari rakyat,  oleh  rakyat dan untuk rakyat  pula.

4. Bagaiman sikap dan perilaku demokratis dipraktikkan dalam lingkungan saudara, misalnya dalam pemilihan ketua kelas anggota senat  dan pemilihan kepala daerah?

Jawab: contohnya saja dalam pemilihan ketua kelas, perilaku demokrati kita lakukan yakni dengn cara semua siswa/ anggota dalam kelas tersebut ikut serta dalam pemilihan ketua kelas tersebut, dan dengan tidak menggunakan kecurangan atau sesuatu yang tidak sportif. Begitu juga dalm penghitungan suara, harus adil, dan jujur, tidak boleh ada kecurangan / kketidakjujuran/ ketidak adilan.

5. Kapan  sebuah negara di katakan demokratis?  Diskusikan dan paa yang harus saudara lakukan jika saudara menjumpai prinsip-prinsip dan paramaeter demokratis belum sempurna?

Jawab: suatu pemerintahan di katakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip dasar demokrasi itu, adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

6. Apakah Indonesia memilki masa depan demokrasi? Jika ya jelaskan, jika tidak apa yang harus saudara lakukan dan apa akibatnya jika demokrasi tidak ada di Indonesia?

Jawab: Ya. Saya kira di Indonesia memilki masa depan demokrasi, karena sejak dahulu sam[ai sekarang juga msih berlaku demokrasi di Indonesia.

7. Apakah Islam sejalan dengan  prinsip-prinsip demokrasi, atau sebaliknya? Diskusikan hubungna  Islam dan demokrasi dalam kontek Indonesia!

Jawab: Ada yang berpendapat bahwa Islam sejalan dengan demokrasi, setelah diadakannya penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri, dan ada juga yang berpandapat bahwa Islam sejalan dengan demokrasi karena Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Sedangkan hubungan Islam dan demokrasi dalam kontek indonesia adalah saling berhubungan  (dominan) dan berklaitan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

8. Jika dulu para tokoh muslim memandang sila pertama Pancasila, “ Ketuhanan Yang Maha  Esa” sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid Islam (keesaan Allah ), bisakah konsep demokrasi difahami sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip shura (musyawarah) dalam Islam? Diskusikan!

Jawab: Ya bisa. Karena inti dari berdemokrasi itu juga adalah bermusyawarah dalam menentukan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.

BAB VI & VII

1. Mengapa otonomi daerah dan desentralisasi menjadi pilihan bangsa Indoneia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah?

Jawab: Diantaranya adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana pendidikan politik, pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

2. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dikenal dengan pemerintahan  daerah khusus, pemerinyahan daerah istimewa, dan otonomi khusus. Diskusikan mengapa hal itu terjadi dan apa yang dimilki oleh pemerintahan daerah tresebut?

Jawab: Hal itu terjadi karena dalam daerah-daerah tersebut diatas memiliki keistimewaan  dan kekuasaan yang lebih baik dalam pemerintahannya di bandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki tittle-tittle diatas.

3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan otonomi daerah selama ini? Apa faktor- faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksaan kebijakan otonomi daerah?

Jawab: sudah cukup bagus, walaupun dibaliknya masih saja ada daerah-daerah yang belum jadi daerah otonom.

Faktor pendukung kebehasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah adanya dukungan dari pemerintah juga dari undang-undang. Dan yang menghambatnya adalah adanya kesalahfahaman yang terkait  dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah.

4. Apa yang saudara lakukan jika menjumpai  peraturan-peraturan daerah (PERDA) berlawanan dengan semangat NKRI?

Jawab: Sebisa mungkin kita mengingatkan pemerintah daerah terlebih dahulu tentang peraturan-peraturan tersebut yang telah berlawanan dengan semangat NKRI agar menyelaraskan peraturan-peraturan daerah dengan semangat NKRI selama ini.

5. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat untuk kesuksesan otonomi daerah?

Jawab: dengan terus menjaga kelestarian dan keamanan daerahnya ynag sudah otonom. Maupun yang belum dan tidak merusak atau bertindak seenaknya sendiri.

6. Bagaimana pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia?

Jawab: pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan terhadap daerah otonom yang mana juga diimbangi dengna kewengan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, dan setiap perda pun memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku/ bertindak.

7. Bagaimana pola hubungan keuangan antar pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi daerah?

Jawab: Masalah keuangan yang ada di propinsi dan kebupaten atau kota, semuanya itu masih dibawah naungan pemerintah pusat. Jadi mereka harus minta persetujuan pemerintah pusat dan pertimbangnannya.

8. Bagaimana analisa saudara  tentang pemilihan kepala daerah melalui PILKADA langsung dalam kaitan dengan otonomi daerah dan demokratisasi lokal?

Jawab: Menurut saya, pemilihan kepala daerah melalui PILKADA langsung itu juga berkaitan dengan otonomi daerah dan demokratisasi lokal karena mempengaruhi dengan daerah kekuasaannya kelak.

BAB VIII

1. Apakah HAM bersifat kontekstual atau universal? Jelaskan!

Jawab: Ya. HAM bersifat kontekstual ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal dan HAM bersifat Universal itu karena semua nilai termasuk nilai-nilai HAM, naah ini bersifat universal dan tak bisa dikodifikasikan sesuai dengan perbedaan budaya dan sejarah tertentu.

2. Menurut saudara, bagaimanakah perspektif Islam tentang HAM?

Jawab: Disini Islam membenarkan HAM. Karena dalam islam menusia adalah sebagi makhluk  yang paling sempurna  dan harus dimuliakan. Jaid disini manusia memiliki hak perrlindungan, penghormatan dan masih benyak lagi.

3. Apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender? Apa dampak buruk dari ketidakadilan tersebuit dalam kaitan penegakan HAM?

Jawab: Karena wanita dianggap lebih lemah daripada laki-laki, dan wanita lebih identik di rumah dari pada di luar rumah.

Atas ketidak adilan itu timbullah kesadaran untuk melakukan perlawanan yang kemudian melahirkan gerakan Feminisme.

4. Bagaimana pendapat dan sikap saudara terhadap hukuman mati yang diterapkan dibeberapa negara dalam kaitan dengan penegakan HAM?

Jawab: Menurut saya, HAM ya HAM. Tapi kalau masalah hukuman mati, itu adalah sudah resiko dari perbuatannya sendir, dan dengna hukuman mati itu juga termasuk dalam penegakan HAM. Karena ditakutkan jika orang yang di hukum mati tersebut masih tetap hidup dan tidak di hukum mati, dia akan merajalela, dan akan mempengaruhi HAM orang lain, seperti hak untuk hidup.

5. Apa yang saudara lakukan bila menemukan  pelanggaran HAM di daerah?

Jawab: sebisa mungkin meluruskan kembali pelanggaran tersebut dan dan si pelaku pelanggaran sebisa mungki dihukum yang sesuai dengan yang telah dilakukannya.

6. Apakah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dapat di kategorikan sebagi pelanggaran HAM?

Jawab: mungkin di situ sisi bisa dikategorikan pelanggaran HAM, dan disisi lain  tidak di kategorikan pelanggaran HAM.

7. Langkah apakah yang harus diambil oleh warga negara dalam penegakan HAM di Indonesia?

Jawab: dengan tidak menyalahgunakan atau hanya mementingkan haknya saja dan tidak memenuhi kewajibannya sebagi warga negara. Tapi juga memanuhi kewajiban, maka dia juga berhak mendapat perlindungan dan sebagainya sebagi warga negara, juga tidak membunuh hak orang lain.

8. Apakah kelembagaan komnas HAM perlu di bentuk pada setiap pripinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia?

Jawab: ya, saya rasa itu memang perlu, karena yang memiliki HAM tidak hanya yang di pusat saja, melainkan juga seluruhnya warga , baik yang ada di propinsi, kabupaten maupun kota sampai yang paling pelosok/penjuru.

9. Apakah kelembagaan peradilan HAM perlu dibentuk pada setiap propinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia?

Jawab: YA, saya rasa peradilan HAM perlu juga di bentuk, karena seluruh dan setiap warga negara juga memiliki HAM dana lain-lain.

BAB IX

1. Mengapa masyarakat madani diperlukan dalam membangun tata kehidupan bermasyarajat, berbangsa, dan  bernegara yang demokratis?

Jawab: karena jika seperti dilohat dari salah satu definisinya, tujuannya adalah menciptakan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama, dan disamping itu juga dasar utam masyarakat madani itu sendiri adalah persatuan dan integrasi sosial.

2. Faktor-faktor apa saja yang diperlukan sebuah bengsa dalam membangun masyarakat madani?

Jawab: Menurut saya faktor-faktornya dioantaranya, masyarakat/warga yang bermoral, yang memilki keinginan kuat untuk mencapai masyarakt madani. Begitu juga dengan fasilitas negara yang ada yang bisa mendukung tercapainya masyarakat madani.

3. Peran apa saja yang bisa dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan(ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam membangun masyarakat madani di Indonesia ?

Jawab: Mereka dengan sukarela berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraannya. Mereka bekerja tidak hanya untuk melayani diri senndiri atau anggota-anggota, tetapi untuk melayani masyarakat yang membutuhkannya.

    

 4. Menurut saudara apa yang perlu dilakukan oleh suatu bangsa dalam melakukan transformasi budaya menuju masyarakat madani?

Jawab: dengan masih tetap menjaga budaya sendiri, tidak sampai melunturkan apalagi menghilangkan budaya sendiri. Dan menerima budaya asing  mengambil dari segi positifnya saja.

5. Menurut saudara apakah Indonesia mempunyai modal sosial untuk membangun masyarakat madani?

Jawab: Ya, dilihat dari penduduk/masyarakat/warganya yang berjiwa sosial yang cukup tinggi, dan itu bisa saja menjadi modal sosial untuk membangun masyarakat madani bagi Indonesia.

6. Menurut saudara apakah pemaksaan kehendak oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain merupakan karakteristik masyarakat madani?

Jawab: tidak. Karena untuk menuju masyarakat madani harus adanya wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan lain-lain. Jadi kalau terdapat pemaksaan antar kelompok maka tidak akan  terwujud masyarakat madani tersebut. Malah kita semua kana terpisah, dan bercerai berai.

7.Jika saudara sebagi penggerak salah satu ORMAS, apa yang akan anda lakukan jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan kelompok saudara?

Jawab: jika memang kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat di segala penjuru, (hanya merugikan saya saja). insyAllah saya ikhlas, karena ormas itu di bentuknya oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercyaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

8. Dalam era pers yang bebas, apakah pers bebas untuk melakukan apa saja sesuai denga idealisme dan misi bisnisnya?

Jawab: Ya, bisa ya juga bisa tidak. Mungkin terkadang sesuai dengan idealisme  dan misi bisnisnya. Dan mungkin bisa saja tidak sesuai.

9. Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi pad asatu sisi dan sedang membangun negara demokrasi di sisis lain, apa yang menjadi prioritas mendahulukan pembangunan masyarakat madani atau kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawab: mungkinj dengan menyeimbangkan PBB, BBM, dengan pendapatan/ penghasilan masyarakat dn juga lapangan pekerjaan.

10. Bagaimana agar gerakan ormas (valuntaristik) berada dalam koridor kebhinekaan, toleransi, dan anti kkerasan? Dalam kerangka masyarakat maani?

Jawab: dengan menjalankan amanat sesuai yang di amanatkan  dan mendukung kesejahteraan masyarakat, tidak menyeleweng  dari amanat, bekerja dengan sepenuhnya  karena  pada dasarnya ormas itu di bentuk karena dari sukarela atas dasar  kesamaan kegiatan, profesi dan lain-lain.  

~~~
sumber : barhoya blogspot dot com

komentar anda akan sangat membantu untuk perkembangan blog agar lebih maju

Author : Unknown

Share this

Related Posts